Pemekaran Kabupaten Garut Selatan: Antara Kemandirian Semu dan Bagi-bagi Kekuasaan

Posted on July 11, 2013

0



Peta Garut Selatan (dok. garutselatanonline.com)

Peta Garut Selatan (dok. garutselatanonline.com)

 

Menilik Otonomi Daerah

Pemekaran wilayah tetap menjadi isu strategis dalam negara yang bernama Indonesia ini. Semenjak lahirnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai substitusi dari UU No 22 Tahun 1999, beberapa wilayah berduyun-duyun memekarkan dirinya. Hanya dengan modal punya tanah, lengkap syarat administrasinya, dan disetujui oleh gubernur serta mendapat rekomendasi dari Mendagri suatu wilayah dapat menjadi otonomi. Ada dua asumsi awal dalam hal ini, yakni pertama soal kemandirian, bahwa daerah yang dengan pede memekarkan dirinya adalah daerah yang sudah sejahtera alias mandiri. Dan, yang kedua adalah bahwa ada peluang kekuasaan disitu. Soal mana yang benar? Entahlah. Kedua asumsi tersebut bisa jadi benar atau bahkan bisa juga keliru.

Belum satu dekade memang Undang-undang Otonomi Daerah tersebut hadir ditengah-tengah bangsa ini, namun sudah banyak melahirkan bayi-bayi daerah. Tengok saja kasus Provinsi Jawa Barat yang kemudian menjadi dua, yakni Provinsi Jawa Barat sendiri dan Provinsi Banten. Provinsi Gorontalo yang kehadirannya cukup menggebrak panggung otonomi daerah karena prestasi dibidang good governance. Dalam kontek kabupaten/kota ada Kabupaten Jembrana di Bali dan Kabupaten Pangandaran. Lalu, yang terbaru adalah soal Kabupaten Garut Selatan yang ingin lepas dari Kabupaten Garut. Ada apa gerangan dengan pemekaran wilayah, apakah ini bentuk dari kepedean daerah yang terlalu tinggi atau justru hanya sekadar latah? Atau jangan-jangan karena ada peluang kekuasaan dibalik mekarnya suatu wilayah?

Dalam kurun waktu satu dekade kebelakang memang istilah otonomi daerah (otda) dan desentralisasi menjadi begitu populer. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa reformasi 1998 menjadi pembuka keran demokrasi bangsa ini. Kita semua paham betul jika sebelumnya Indonesia begitu tertutup, dengan sistem sentralisasinya. Demokrasi menjadi satu barang langka nan mahal. Akan tetapi, semenjak reformasi keran demokrasi yang tadinya tersumbat dibobol selebar-lebarnya. Apakah ini sebuah langkah maju? Dalam segi penyuaraan aspirasi kita bisa bilang iya. Dulu masyarakat begitu sulit untuk menyuarakan keinginannya, tapi sekarang semuanya begitu mudah. Angin demokrasi yang turut serta membawa angin desentralisasi menjawab semuanya itu.

Lahirnya UU No 22 Tahun 1999 dan lalu UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kala itu disikapi positif sebagai eranya otonomi dimana masing-masing daerah diberi akses selebar-lebarnya untuk mengelola daerahnya sendiri. Inilah era otonomi, dan inilah saatnya dimana daerah juga punya andil dalam membangun wilayahnya sendiri. Disini, agaknya suara masyarakat di sejumlah provinsi di awal reformasi yang menginginkan otonomi seluas-luasnya sudah mulai didengar. Alasannya sederhana, yakni untuk menghindari penumpukan kekuasaan di pemerintah pusat, dan untuk menumbuhkan sense of belonging (rasa memiliki) rakyat daerah terhadap daerahnya. Rakyat daerah yang paling tahu kepentingan daerahnya sehingga dengan desentralisasi, maka kebijakan yang diambil dirasa akan lebih tepat sasaran. Potensi ekonomi daerah yang selama ini belum optimal, diotimalkan lewat desentralisasi. Begitu sederet alasannya.

Satu hal yang begitu dominan menjadi alasan pemekaran wilayah adalah soal kesejahteraan daerah. UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengisyaratkan hal tersebut. Kita boleh saja mengapresiasi keberhasilan dari undang-undang otonomi daerah. Tapi, alangkah lebih bijaknya jika kita juga dapat mengkritisinya. Toh undang-undang tersebut juga bukan peraturan yang sempurna yang tidak dapat diganggu gugat layaknya kitab suci. Tidak proporsionalnya pemberian otonomi menjadi salah satu catatan kritis terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Mestinya pemberian otonomi berdasarkan tipologi masing-masing daerah, dengan kata lain harus ada pembedaan untuk masing-masing daerah. Namun, kenyataannya tidak demikian. Pelaksanaan otonomi diberikan sama pada tiap daerah tanpa melihat tipologi daerah.

Di Indonesia setidaknya ada empat tipologi daerah, yakni : pertama daerah yang memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang rendah; kedua daerah yang memiliki Sumber Daya Alam baik tetapi Sumber Daya Manusia rendah; ketiga daerah yang memiliki Sumber Daya Alam kurang baik tetapi Sumber Daya Manusia yang baik; dan keempat adalah daerah yang memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang sangat baik. Tipologi ini berbeda di tiap daerah. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah juga harus jeli dalam memberikan otonominya kepada daerah. Harapannya adalah agar mampu mengatasi dan saling memberi atas disparitas yang mungkin terjadi pasca otonomi daerah dilaksanakan. Sejatinya Pasal 6 Ayat 1 UU No 32 Tahun 2004 sudah mengantisipasi daerah yang kurang mampu dengan meleburnya (dihapus dan digabung dengan daerah  lain)  jika daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Meski kemudian pasal tersebut belum sama sekali teruji. Inilah satu critical point otonomi daerah.

Quo Vadis Pemekaran Wilayah?

Wacana pemisahan Kabupaten Garut Selatan dari Kabupaten Garut telah bergulir beberapa tahun bahkan sampai pada tingkat aksi saat ini. alasan yang mengemuka adalah kurang jelasnya konsep kebijakan dan arah pembangunan pemerintah Kabupaten Garut sehingga memunculkan asumsi bahwa terjadi ketimpangan dan ketidakadilan dalam pembangunan antara Garut Selatan, Tengah, dan Utara. Asumsi bergulir menjadi bola salju opini masyarakat, yang kemudian menjadi kebenaran secara umum. Garut Selatan berkeinginan menyusul Kabupaten Pangandaran yang lebih dulu mandiri pada tahun 2012 ini. Saat ini, kelengkapan berkas bahkan sudah mencapai 98% dan tinggal menunggu hasil verifikasi data oleh DPRD Provinsi Jabar yang kemudian data tersebut akan dikirim ke DPR RI (Pikiran Rakyat, 2/11).

Benedict Anderson dalam Imagined Communities pernah berujar bahwa berbangsa adalah juga berkomitmen menjadi satu atas dasar imajinasi dan mimpi yang sama (Anderson, 1983). Dalam hal ini memang terlalu luas jika kita mengkajinya dalam kacamata nasionalisme ala Anderson dalam menyoal berbangsa. Tapi, setidaknya kita boleh bilang bahwa keinginan mendirikan dan memandirikan diri dengan pemekaran wilayah juga dilandasi oleh mimpi yang sama akan daerah asal. Masyarakat Garut Selatan berdalih bahwa telah terjadi disparitas pembangunan antara Garut Utara dan Selatan. Padahal, menurut mereka, Garut Selatan pun punya peluang yang sama untuk maju sebagai daerah otonom karena kaya akan sumber daya alamnya. Jika satu wilayah sudah percaya diri untuk menjadi otonom dengan potensinya dan sudah mendapat restu dari Gubernur dan Mendagri, maka selanjutnya adalah menunggu untuk disahkan.

Kecenderungan fenomena ini entah sebagai suatu kebutuhan atau hanya latah sebagai implikasi dari shock culture reformasi. Ada dua kondisi ideal yang ingin dicapai dari esensi pemekaran wilayah, yakni: pertama pemenuhan kebutuhan demokrasi, dan kedua pemenuhan kebutuhan atas solusi dari permasalahan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat setempat. Pada prakteknya tendensi nuansa politis hadir begitu kental menyeruak di tengah tataran ideal yang ada, sehingga hal-hal yang berbau kekuasaan menjadi bau yang paling menyengat dalam isu pemekaran wilayah. Kecenderungan yang terjadi pasca pemekaran wilayah menunjukan bahwa hal yang lebih menarik untuk dibicarakan tentu saja mengenai siapa Kepala Daerahnya, Ketua DPRD-nya, dan siapa yang akan menjabat sebagai pelaksana tugas sementara sebelum kepala daerah definitif terpilih. Wacana kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran hanya menjadi wacana karbitan dan isapan jempol belaka.

Topik utama dari terbentuknya daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, penghasilan, pembangunan dan keadilan yang bersifat merata, serta pelayanan publik yang memuaskan. Namun dalam prakteknya, dapat dipastikan bahwa bagi-bagi kekuasaan menjadi agenda utama dan pertamanya. Inilah yang kemudian melahirkan satu kemandirian semu dibalik pemekaran wilayah. Hanya ada beberapa daerah yang memang benar-benar fokus dan serius membangun, seperti Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Jembrana. Sisanya, seperti Provinsi Banten, Kabupaten Serdang Bedagai, dan kabupaten/kota lainnya masih dengan kondisi serupa malah bahkan lebih memprihatinkan daripada saat masih menginduk kepada inangnya. Lalu apakah UU No 32 Tahun 2004 berbicara banyak untuk meleburnya dengan daerah asal? Sampai saat ini belum ada tindakan tersebut.

Simpulan

Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum memekarkan wilayah soal fokus pandangnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat harus jeli dalam melihat potensi daerah sesuai tipologi dan harus berpikir setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun masyarakat dan kondisi daerah akan seperti apa. Aspek yang dikaji adalah sejauh mana ‘input’ yang diperoleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, aspek yang dievaluasi adalah keuangan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah. Kedua aspek tersebut sangat dominan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit direalisasikan tanpa adanya keuangan dan potensi daerah yang memadai serta aparatur yang mumpuni.

Pada akhirnya agar tujuan pemekaran daerah ini berhasil perlunya evaluasi yang mendalam pada daerah yang mengalami pemekaran, baik bagi daerah yang mengalami pemekaran dan daerah induknya sehingga dapat dilihat apakah daerah yang mekar tersebut berhasil atau tidak. Evaluasi ini akan mencerminkan suatu pembangunan yang dimana mengarah pada sukses tidaknya daerah hasil pemekaran. Evaluasi ‘output’ akan difokuskan kepada aspek kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan hidupnya, yakni sisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik, maka secara tidak langsung hal ini berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan. Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri.

Daftar Referensi

Anderson, Benedict. Imagined Community: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983).

Jurnal Politika. 60 Tahun Indonesia Merdeka. Volume I, No. 2 Agustus 2005. Akbar Tandjung Institute: Jakarta.

Muluk, Mujibur RK. 2008. Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang : Bayumedia Publishing.

Pikiran Rakyat. Edisi 2 November 2012. Bandung.

Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung : PT Refika Aditama.

 

Posted in: Article, Bureaucrazy