Jangan Sebut Saya Miskin

Posted on June 30, 2013

1



SPBU (dok. google image)

SPBU (dok. google image)

BBM naik lagi. Ah, itu sudah bisa ditebak. Alotnya sidang para dewan yang katanya  terhormat itu dalam membahas APBN-P 2013 hanya akal-akalan saja, biar dikira serius oleh publik. Para awam sudah paham betul jika toh disetujui juga dan menjadi UU. Efeknya adalah dicabutnya subsidi alias naiknya harga BBM. Soal yang terakhir ini rakyat sudah meramalkan dengan kepastian yang hampir mutlak, 100%. Bahwa kemudian rapat pembahasannya alot dan lama, seperti yang terlihat live di tivi, ah itu tak lebih hanya trik mengelabui mata pemirsa saja. Bahasa politiknya adalah pencitraan. Dan, soal ini bukan hanya Tuhan yang tahu, kita juga pasti tahu.

Terlepas dari sikap setuju atau menolak kenaikan BBM, buat saya pribadi tak begitu penting. Mau naik mau tidak harga BBM, toh saya gak punya kendaraan bermesin, jadi gak makan bensin. Baru menjadi masalah serius jika saya harus bepergian agak jauh dan memaksa saya memakai kendaraan berbensin, angkot misalnya. Ongkosnya pasti naik—wong baru isu saja sudah naik. Atau kalau harus minjam motor teman. Itu artinya saya harus punya tanggung jawab untuk mengisikan bensin si motor. Setidaknya, saya masih punya rasa malu. Masa iya minjam kok gak ngisiin bensin. Bisa-bisa gak dikasih pinjam lagi kalau lagi butuh.

Aktivitas penolakan yang dilakukan oleh pelbagai elemen masyarakat dan mahasiswa dari adanya kenaikan BBM pasti bakal ramai beberapa pekan kedepan—yang ini juga sudah diprediksi. Cuma beberapa pekan saja setelah itu seperti tak ada masalah, seperti biasanya. Bukan kali ini saja BBM naik. Sudah puluhan bahkan ratusan kali semenjak republik ini berdiri. Menyoal isu ibarat tahi ayam, cuma hangat diawal. Setelah itu, tahi ayam bakal dingin oleh terpaan angin kasus korupsi lah, artis baru yang lahir dari youtube lah, kabar soal siapa pacar baru Syahrini lah, atau siapa pacar baru Arya Wiguna.

Lha wong Republik ini sering banget melupakan, atau melupa?, isu-isu yang krusial kok. Menghantam diawal dan melupa akhirnya seiring munculnya isu baru. Sudahlah. Tak jadi soal. Itulah skenario para pintar di negeri ini. Kita, yang awam, ya manut-manut saja. Lebih tepatnya siap-siap saja jadi korban kebijakan. Baik yang menerima atau menolak tetap saja pengen mendulang simpati publik. Jadi, ya salah publik. Kenapa harus mau memilih mereka-mereka itu jadi wakilnya toh nyata-nyata mereka itu tidak menggubris kalau sudah di bangku empuknya. Kalau bakal menyengsarakan kenapa harus percaya dengan jargon dan buaian hipokrisi kampanye dulu.

Pengkritik dan yang dikritik sama saja. Gak terbersit sedikitpun pikiran atas nama publik, yang ada bagaimana gerbongnya dapat mendulang suara banyak saat pemilihan. Itu saja. Toh rakyat juga tidak dewasa dalam menyikapi kebijakan publik. Lihat saja kebijakan bagi-bagi duit dari pemerintah buat masyarakat miskin itu. Jika judulnya adalah bantuan buat rakyat miskin, maka rakyat pun berbondong-bondong mengaku miskin. Semua yang mampu jadi merasa dan ngaku papa. Tapi, coba Anda beranikan diri untuk menanyai salah seorang desa, “Bapak miskin ya?” Pasti Anda langsung mendapat tamparan di pipi kiri Anda. Jika beruntung, cacian tak segan mendarat di telinga Anda sebab kurang ajar memvonis miskin.

Lantas apa yang salah? Jelas ini soal mental. Bahwa kaya atau miskin itu lagi-lagi adalah persoalan mental, dan bukan materi sama sekali. Jika ada bantuan semua orang yang punya kendaraan bermesin mengaku miskin. Tapi, giliran BBM naik mereka, yang berkendara itu, mengaku jadi korban sehingga butuh dikasihani dengan bantuan tunai. Kendaraan bermotor itu berbanderol jutaan rupiah. Jika World Bank pernah punya definisi miskin itu berpendapatan 10 dolar/hari (sekira Rp.100.000/hari), maka yang bermotor itu jelas tidak bisa disepelekan miskin. Disebut miskin itu jika untuk makan saja harus ngutang sana sini. Bukan yang punya roda dua atau roda empat atau lebih. Lalu, jika yang punya itu mengaku miskin apa itu bukan soal mental namanya.

Mental miskin jelas sudah merasuk ke dalam roh manusia-manusia republik ini. Tapi, ternyata bukan cuma itu saja penyakitnya. Misalnya, BBM boleh naik, tapi jika naiknya itu diiyakan oleh jengkol, cabai, bawang, minyak goreng, dan bahan masak lainnya—padahal lebaran masih jauh, ini yang lucu. Kenapa harus ikut latah wong yang disahkan naik cuma BBM kok. Kalau alasannya semua bahan dapur itu di-suplay pakai roda empat, dari dulu juga sudah seperti itu. Kita sudah lepas dari zaman jahiliyah yang harus mengangkut barang ke tempat lain harus pakai onta atau pedati. Jadi, mbok ya jangan ikut latah kalau yang wajib naik itu BBM-nya, bukan jengkolnya.

Kita sering pula pura-pura dalam hidup. Bilang miskin, tapi punya motor. Bilang papa, tapi tembok rumahnya ditempeli keramik. Bilang paceklik, toh pusat perbelanjaan selalu ramai padat. Bukan cuma orang kota saja kelakuan seperti itu terlaku. Tapi, di pelosok desa pun sama. Tengok saja orang desa yang benar-benar di pelosok desa—saya misalnya yang besar di pelosok desa pesisir utara Jawa. Disana, kalau ada duit, lebih memilih beli motor daripada menitipkan anaknya di bangku sekolah. Sudah lulus SMP atau SD cukup, langsung cari kerja dan berumahtangga. Punya duit langsung bangun rumah dan beli roda dua. Pemudanya, jika punya duit langsung datang ke dealer ambil kredit motor. Ngojek lebih baik dan menjadikan pede daripada buka warung atau berwirausaha.

Jika sudah seperti itu kondisinya, kok ya masih saja protes BBM naik. Toh mereka mampu beli, baik yang miskin atau terlebih yang kaya. Seperti halnya listrik, BBM pun sama. Naiknya itu tak terlalu jadi soal buat pemakainya. Misalnya, jika saja tarif dasar listrik naik Rp.10.000/kwh, saya kok ya yakin masyarakat tetap membela uang makan atau jajannya dikurangi untuk rela berbagi dengan bayar listrik. Harga BBM bakal Rp.6.500 jika naik. Tapi, saya yakin juga para penggunanya juga mampu beli. Wong yang namanya kebutuhan ya harus dipenuhi. Orang yang punya motor sama saja manusia yang punya perut. Sama-sama harus diisi biar hidup. Tak jadi soal berapapun harganya. Sebab di zaman ini, entah kenapa, kadangkala yang tersier bisa menjelma menjadi primer. Orang kita gampang banget beli sesuatu hanya gara-gara gengsi/prestise dan demi gak mau dibilang gak mampu.

Itulah matematika kebutuhan. Seberapapun tinggi banderolnya tetap saja bisa memenuhi. Pengguna motor tidak lantas serta merta memuseumkan motornya itu di gudang hanya gara-gara harga bensin selangit. Bagaimana pun caranya harus dibeli. Meski kemudian harus diam-diam mengurangi jatah dapur sang istri atau sebisa mungkin menghibur sang anak untuk mengisi liburan sekolahnya bermain di pekarangan rumah saja ketika yang lain bisa berlibur ke taman hiburan. Itu semua bisa dilakukan yang jelas perut motor bisa terisi. Lagian, jika sudi berkontemplasi lebih dalam lagi, mending berpikir bagaimana cara mendapat pendapatan tambahan daripada harus berpusing ria dengan naiknya BBM. Toh BBM itu soal pakan bukan soal subjek. Beli motornya saja kuat masa iya beli bahan bakarnya gak kuat?