Antara Patho-Administration dan Wacana Pemekaran Wilayah

Posted on June 28, 2013

0



Jembatan Cincin (dok. sumedang)

Jembatan Cincin (dok. sumedang)

”Pemkab Sumedang menjadi pemerintah daerah nomor ketiga dari 26 pemerintah kabupaten/kota di Jabar yang belanja pegawai di APBD paling besar” (Tribun, 9/9/2012).

Berita di Tribun Jabar tersebut makin menegaskan belum optimalnya Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kondisi tersebut juga mengindikasikan sakitnya administrasi pemerintahan (patho-administration). Mal-administrasi dalam tata pemerintahan masih terjadi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, di tengah semangat reformasi birokrasi. Kondisi seperti ini tentu perlu segera ditangani.

Jamak dipahami jika administrative reform yang sempat didengung-dengungkan oleh pemerintah belum diimplementasikan secara menyeluruh, terutama di tingkat daerah. Hanya beberapa daerah saja yang mengimplementasikannya, itupun belum terlihat adanya optimalisasi. Jika meihat pada konteks kajian administrasi publik, para birokrat adalah seorang genius-universal. Mereka adalah orang yang pintar bekerja dengan orang lain, memahami organisasi dan hubungan kekuasaan, serta punya kepekaan artistik dan imajinasi kreatif. Namun, yang terjadi kini malah sebaliknya. Lembaga negara justru berisi para birokrat yang tak kompeten-universal.

Pemerataan pembangunan belum tercapai di Sumedang. Beberapa kecamatan seperti Jatinangor, Tanjungsari, dan Cimanggung jauh lebih maju dibanding dengan kecamatan lainnya. Ketiga kecamatan tersebut masuk ke dalam tiga kecamatan paling maju dan menyandang predikat sebagai kecamatan khusus karena pendapatan daerahnya besar. Sangat disayang jika pendapatan yang besar tersebut harus dihabiskan hanya untuk belanja pegawai yang jumlahnya mencapai 14.285 orang (BKD Sumedang, 2011).

Eksekutif (Belum) Efektif

Majunya sebuah daerah adalah bukti dari efektifnya peran eksekutif daerah tersebut. Inilah yang disebut oleh Peter F. Drucker sebagai effective executive. Dengan Sumedang menjadi yang ketiga terboros, ini berarti menjadi indikasi belum efektifnya peranan eksekutif dalam pemerintahan. Berdasarkan data dari BKD Sumedang menyebutkan bahwa untuk tahun ini saja Pemkab Sumedang telah mengalokasikan dana Rp 750 juta untuk penerimaan CPNS. Besar pasak daripada tiang. Lagi-lagi alokasi yang sangat besar jika dibandingkan dengan efektivitas kinerja pegawainya.

Pemerintah Kabupaten terkesan mandul dan minim produktivitas. Tak masuk di akal jika daerah yang katanya gemah ripah loh jinawi bisa menjadi daerah di ambang kebangkrutan. Sungguh sebuah kondisi yang paradoks. Apalagi jika melihat fakta bahwa beberapa perguruan tinggi besar, seperti UNPAD dan IPDN, bermukim di Sumedang. Bagaimana bisa daerah yang diisi oleh ribuan kaum intelektual terancam bangkrut? Jelas sudah jika tidak terjadi simbiosis dari adanya entitas intelektualitas tersebut.

Kekeliruan tersebut harus segera dibenahi jika menginginkan kemajuan daerah. Pemerataan pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal perlu segera dilakukan, sehingga bukan hanya tiga kecamatan saja yang menyandang predikat sebagai kecamatan khusus, melainkan kawasan lain juga berhak menyandangnya. Dengan menghemat pengeluaran dan belanja pegawai dengan cara mengalokasikan pendapatan daerah untuk pemerataan pembangunan dapat menjadi alternatif solusi.

Kontribusi para kaum intelektual di perguruan tinggi yang bermukim di Sumedang menjadi sangat diharapkan kini. Sumedang membutuhkan pikiran dan ide-ide kreatif agar dapat selamat dari jurang kebangkrutan. Apalagi jika tengah berkembang wacana pengembangan kawasan perkotaan beberapa waktu ke depan. Jangan sampai nanti kondisi paradoksial terjadi lagi, borosnya belanja pegawai di satu sisi, dan pengembangan kawasan perkotaan di sisi lain.

Posted in: Article, Bureaucrazy