Pendidikan; Antara Adagium, Kurikulum, dan Kelas Premium

Posted on November 11, 2012

0



Suasana KBM (Dok. Pribadi)

Jika otak ini mesti dipaksa untuk berpikir soal pendidikan rasanya seperti berdiri sendiri di tengah kepungan banjir bandang. Berat karena harus mengkaji satu persoalan yang tidak main-main di negeri ini. Segala rasa capek, kesal, cemburu dengan negara tetangga, geram, penat, kadang senang bercampur jadi satu. Pengen ngeluh tapi takut dibilang pengecut. Pengen juga bangga, tapi kenyataan bilang lain. Tapi, ini bukti dari rasa cinta saya terhadap dunia pendidikan.

Beberapa tulisan bahkan puluhan yang saya buat terutama menyoal pendidikan tak satupun menjadi perhatian serius pemerintah. Entah karena terlalu dangkal, mungkin bahkan banal pembahasannya, atau sama sekali tidak menarik sehingga basi jika dikaji. Entahlah. Namun, kali ini saya coba tulis dan kaji lagi soal pendidikan kita, terutama soal kurikulum dan tetek bengeknya. Semoga saja yang ini bisa ‘didengar’.

Saya lebih sepakat bilang jika ada yang perlu dikaji dan dikoreksi soal pendidikan kita. Soal maju atau mundurnya pendidikan itu serba relatif. Tergantung sudut pandang mana yang kita pakai. Mereka yang bilang bahwa pendidikan kita sudah maju tak bisa disalahkan begitu saja. Barangkali mereka melihat hanya di perkotaan yang notabene memang terasa unggul—setidaknya infrstrukturnya. Tapi coba lihat yang di pelosok, mereka pasti bilang bahwa pendidikan kita jauh dari ekspektasi. Adanya gebrakan Indonesia Mengajar yang dimotori oleh Anies Baswedan, adalah satu reaksi—jika tak mau disebut kritik—bagi lambatnya respon sang pemangku hajat rakyat terhadap nasib pendidikan yang terkatung-katung.

Saya yakin semua sepakat jika pujian seringkali menjerumuskan kita pada keadaan santai, leha-leha, dan menjadikan kita lupa untuk terus koreksi diri lantas berpuas diri. Pujian itu racun. Begitu katanya. Jika kita terlalu memuji pendidikan kita yang masih seperti ini, ya bisa jadi kita leha-leha saja padahal masih banyak segi yang patut menjadi perhatian. Maka, salah satu cara menjadikan pendidikan itu maju adalah dengan kritikan.

Tulisan ini berjudul ‘Pendidikan; Antara Adagium, Kurikulum, dan Kelas Premium’, yang akan sedikit mengoreksi soal tiga hal, yakni adagium yang berkembang mengenai pendidikan, kurikulumnya, dan soal disparitas yang melahirkan kelas khusus dalam pendidikan. Ketiga hal ini yang setidaknya sangat krusial belakangan ini, menurut saya. Ini bukan hanya soal kemasan pendidikan, tapi lebih pada ‘daleman’ yang jauh lebih penting.

Adagium

Beberapa adagium atau peribahasa soal pendidikan begitu familiar oleh telinga kita. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Satu adagium itu yang barangkali paling sering kita dengar. Dan, kita lalu menjadi mahfum akan hal itu. Meski kemudian diplesetkan menjadi ‘Guru kencing berdiri dua tiga pulau terlampaui’. Hehe.. Guyonan seperti itu muncul sebab seringkali guru merasa paling bisa di antara murid-muridnya. Guru mengaku sebagai pusat ilmu (centre of knowledge). Benarkah? Jika memang benar itupun harus dikoreksi. Sang guru tentu tidak usah capek-capek mengaku bahwa ia lah yang paling cerdas.

Ingat, bahwa tugas guru adalah bukan cuma mengajar, pun mendidik. Not just transfer of knowledge, but also transfer of value. Ia tak hanya bicara soal materi dan melulu teori. Soal nilai yang dapat membentuk mental si anak didiknya jauh lebih penting untuk ditranfer. Ini barangkali yang sering dianggap remeh para guru sehingga tak heran jika ternyata 54% guru di Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengajar (Kemendiknas, 2010). Fakta seperti ini yang mesti kita bilang ‘wow’.

Kemudian, satu hal lagi yang menjadi keresahan para orang tua, setidaknya juga bagi saya. Soal siapa sebetulnya orang yang paling ‘mendidik’ generasi muda kita? Di salah satu diskusi dengan masyarakat Sumedang, saya pernah bertanya soal keluhan masyarakat mengenai pendidikan. Syahdan, salah seorang warga lantas mengakatan jika televisi lah yang sekarang menjadi guru bagi anaknya. Salah seorang warga lagi menjawab sinetron dan FTV lah yang mendidik generasi muda Indonesia.

Lantas saya berpikir demikian; Besarnya pengaruh pukul 18.00-21.00 WIB daripada pukul 07.00-13.00 WIB patut jadi perhatian banyak pihak, terutama orang tua. Artinya, pengaruh pada waktu menerima mata pelajaran relatif kecil dan kalah pengaruhnya jika dibandingkan dengan pada saat setelah sekolah (18.00-21.00). Sebab di jam itu televisi dibanjiri oleh sinetron dan FTV. Tayangan yang tidak mendidik sama sekali dengan mudahnya berlalu lalang pada tempo yang harusnya menjadi waktu belajar. Peran media massa terutama televisi sangat besar dalam mendidik masyarakat.

Saya tidak bilang bahwa semua program tv itu menyesatkan alias jelek sama sekali. Namun, kadang yang bagus itu justru kurang mendapat simpati publik. Filterisasi program tv dengan mencantumkan logo BO, DEWASA, SU, dsb dirasa kurang efektif, malah tidak berfungsi sama sekali. Kita tak bisa naif bahwa semua pemirasa tv itu dewasa dan bisa menyaring tontonannya. Sedangkan, dari SD sampai pendidikan tinggi kita disodori oleh sinetron dan FTV. Pengaruhnya begitu dahsyat. Bahkan sampai bisa ngerubah mindset si penontonnya. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah siapa Menteri Pendidikan kita? Jawaban inilah yang akan melahirkan adagium baru lagi.

Kurikulum

Dahsyatnya pengaruh jam pasca-sekolah tersebut wajib menjadi buah pikir dalam kurikulum pendidikan kita. Meningkatkan peran keluarga di satu sisi dan peran guru di sekolah di lain sisi. Waktu 18.00-21.00 adalah porsi keluarga dimana mereka harus dapat lebih memanfaatkan untuk hal yang positif. Pemberian pendidikan sikap dan perilaku sebagai tambahan pelajaran dapat menjadi alternatif. Jika biasanya fase itu hanya digunakan untuk sekadar menonton televisi, sekarang ubahlah menjadi pendidikan yang diisi oleh keluarga. Penanaman nilai-nilai moral, agama, sikap, dan perilaku dapat diajarkan. Hal ini tentu akan lebih mudah dilakukan karena dengan penyampaian yang santai dan oleh keluarga sendiri.

Waktu 07.00-13.00 di sekolah inilah yang wajib menjadi prioritas para guru. Tapi mau gimana lagi kalo gurunya saja doyan nonton sinetron? Nah lho. Hampir di setiap sekolah ada ruang guru yang disitu terpasang pesawat televisi. Tak jarang juga mereka menyetel tv saat jam istirahat. Dan, chanel produsen sinetron Indonesia menjadi favorit dikalangan guru-guru. Ini fakta, dan bukan mengada-ada lho. Jika gurunya saja seperti ini bagaimana nasib muridnya?

Jadi, tolong buat para ibu guru untuk menghentikan kegiatan yang gak penting itu. Sekali lagi, Guruku Pahlawanku yang tugasnya bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Optimalisasi kurikulum lewat peran OSIS semisal dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi semacam katarsis bagi peserta didik. Intinya adalah 4 jam di sekolah menjadi berarti dan dapat membuat para peserta didik seakan amnesia terhadap sinetron dan FTV.

Kelas Premium

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus melihat pada aspek ekonomi atau intelektualitasnya. Hal tersebut secara tegas dan jelas diamanatkan UUD ‘45 dan UU No.20 Tahun 2003 tentangSisdiknas. Artinya adalah bahwa secara kemanusiaan, pendidikan berhak didapat oleh semua warga negara tanpa pengecualian apapun, dan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kenyataan berbicara lain. Disparitas pendidikan masih saja terjadi di negeri ini.

Fenomena mengenai sebutan sekolah unggulan atau sekolah non-ungulan sedikit membuktikan bahwa dalam pendidikan kita dikenal juga pembedaan. Perhatian yang lebih pada sekolah unggulan dari pemerintah pusat dan daerah menimbulkan kesenjangan pendidikan. Disparitas antara yang unggulan dan non-unggulan seringkali diperlihatkan oleh pemerintah, misalnya saja dengan memberikan jatah dana pendidikan yang berlebih jika dibandingkan dengan sekolah yang notabene biasa-biasa saja. Hal tersebut berdampak pada fasilitas sekolah yang tentu saja akan wah pada sekolah premium.

Padahal, jika kita sudi berpikir alokasi tersebut datang dari APBD atau APBN yang sejatinya semua rakyat berhak menikmatinya, bukan malah sebagian rakyat saja. Toh mereka yang bersekolah di sekolah unggulan belum tentu lebih pintar dan bermental daripada yang sekolah di non-unggulan. Begitupun sebaliknya. Dampaknya tak lain tak bukan adalah pada mentalitas peserta didik. Mereka yang bersekolah di sekolah non-unggulan merasa minder dan tidak pede dengan mereka yang bersekolah di sekolah kelas premium. Jika dari SD saja sudah seperti ini, apa kabar nasib mental generasi kita nantinya.

Penyebutan sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan ini perlu dikoreksi. Pemerataan pendidikan harus diwujudkan melalui usaha-usaha nyata dari semua pihak, terutama pemerintah. Saya berpikir kedepannya pemerintah harus berani membuat inovasi untuk pendidikan negeri ini. Pendidikan bukan lagi menjadi barang dagangan dan bukan lagi menjadi mesin uang untuk tujuan komersial.

Pendidikan tidak lagi berlandaskan pada kemampuan ekonomi masyarakat semata. Label sekolah unggulan dapat saja melekat pada setiap sekolah yang ada di setiap pelosok tanah air bukan atas dasar intelektualitas dan tebalnya dompet peserta didiknya, melainkan pada sistem dan pada manajemen pelayanan yang profesional dan berkualitas. Sehingga cita-cita bangsa untuk mencerdaskan masyarakatnya bukan hanya isapan jempol belaka. Pun, seiya sekata dengan misi Gerakan Indonesia Berkibar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui perbaikan kualitas guru dan sekolah.

Posted in: Article