Korporasi Vs Koperasi

Posted on June 28, 2012

0



Berbicara soal perekonomian bangsa tentu tidak terlepas dari dua perserikatan besar, yakni korporasi dan koperasi. Keduanya jelas punya kontribusi dan warna tersendiri dalam membangun ekonomi Indonesia. Tetapi, apakah keduanya juga pro rakyat? Baik korporasi atau koperasi apakah sama-sama memandirikan ekonomi masyarakat?

Korporasi (Belum) Mati

Korporasi secara sederhana diartikan sebagai perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar (KBBI, 2011). Joel Bakan, seorang profesor dari University of British Columbia, menyebut bahwa sistem korporasi secara jelas memandatkan untuk memperoleh, tanpa henti dan tanpa kecuali, keuntungan pribadi (self interest), tanpa mempedulikan apakah upayanya tersebut berdampak merugikan kepada pihak-pihak lain atau tidak (Bakan, 2004). Inilah yang kian memunculkan kesan jika korporasi sangat jauh dari keberpihakan kepada rakyat.

Bakan bahkan menyebut korporasi sebagai institusi yang tidak masuk akal, tidak mudah dikendalikan (pathological), dan makhluk berbahaya yang memiliki kekuatan untuk melemahkan (wields) orang lain dan masyarakat (Bakan, 2004). Dalam bukunya, “The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power”, ia menyatakan bahwa korporasi diciptakan oleh hukum untuk berfungsi seperti psikopat yang berperilaku merusak, dan bila tidak dikendalikan menjurus kepada skandal dan kehancuran. Prinsip-prinsip kerja korporasi, seperti egois, pengecut, amoral, tidak pernah merasa bersalah terhadap pihak lain, berbahaya bagi manusia yang menjadi pekerjanya, dan menghalalkan segala cara—termasuk menabrak norma-norma sosial dan aturan hukum–untuk mencapai tujuannya, seperti disebut oleh Bakan, mengarah kepada kepribadian yang antisosial dan psikopat.

Peter F. Drucker, pakar manajemen dari MIT, menyebutkan jika korporasi memang sebagai institusi ekonomi dan berbadan hukum legal yang seringkali, karena statusnya tersebut, egois dan tidak terkendalikan. Dampak buruknya jelas, yakni dapat mengorbankan kepentingan ekonomi individu dan masyarakat. Alih-alih tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility) yang dijalankan dengan halus, seringkali hanya dijalankan untuk mencapai keuntungan materi dan dilakukan sebagai topeng menutupi karakter korporasi yang sebenarnya. Masyarakat seperti terhipnotis oleh kemasan manis CSR tersebut, dan menganggapnya sebagai hadiah lebaran yang menguntungkan. Padahal, dibalik semuanya itu terselip niat mengeruk materi.

Dalam kontek ini, pemerintah seringkali terlihat tidak sungguh-sungguh dalam mengatur keberadaan dan sepak terjang korporasi. Kebijakan (public policy) pemerintah dirasa masih melindungi korporasi di satu sisi, sedangkan disisi lain merugikan rakyat. Joseph E. Stiglitz, dalam “Globalization and Its Discontent”, menggambarkan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh kepentingan privat (korporasi) melalui upaya lobi, sehingga berhasil dalam upaya privatisasi dan liberalisasi pasar. Ideologi pasar bebas berperan sebagai wajah depan dari segala kepentingan korporasi ini. Dan, ending-nya sudah dapat ditebak, yakni timbulnya krisis ekonomi di berbagai negara.

Koperasi Harga Mati

Koperasi disebut sebagai suatu sistem ekonomi karena memiliki kedudukan ekonomi dan politik yang cukup kuat. Dasarnya adalah konstitusi, yakni berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Bung Hatta, Bapak Koperasi, sebagai usaha bersama dengan dasar kekeluargaan yang tidak lain merupakan karakter koperasi.

Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Justru, ia berpihak kepada masyarakat kecil dan menjadikannya berdaya guna dalam mengendalikan pasar. Bung Hatta menjadikan koperasi sebagai alat dalam mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis korporasi menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama dan kekeluargaan tanpa kemudian menghancurkan pasar yang kompetitif tersebut. Untuk itu, wajar dan benar adanya jika koperasi inilah yang disebut sebagai Robin Hood ekonomi masyarakat kecil.

Dalam buku “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun”, Bung Hatta (1971) menyebut koperasi sebagai suatu asosiasi atau perkumpulan orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui usaha yang dimiliki dan diawasi secara bersama dan demokratis oleh anggotanya. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tujuan koperasi adalah menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung menjadi anggota koperasi.

Berdasarkan pemikiran tersebut sangatlah jelas jika koperasi tidak bertujuan  mencari laba yang sebesar-besarnya seperti halnya korporasi, melainkan melayani kebutuhan bersama dan juga sebagai wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pemikiran Bung Hatta tak lekang oleh zaman dan masih relevan sebagai pengurai benang kusut keterpurukan ekonomi masyarakat ditengah minimnya keberpihakan pemerintah akan hal tersebut.

Pemerintah dinilai masih belum optimal dalam menggalakkan koperasi sebagai sendi perekonomian bangsa. Keluarnya program pemerintah berjudul GEMASKOP (Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi) tidak lantas berjalan mulus diterima. Minimnya sosialisasi dan edukasi masyarakat akan pentingnya koperasi menjadi kendala kebijakan ini masih belum populer. Koperasi masih dipandang sebelah mata, termasuk dalam kaitannya dengan program pengembangan usaha mikro. Padahal daya jangkau koperasi terhadap pelaku usaha mikro lebih baik dibandingkan dengan perbankan sekalipun. Secara  tidak  langsung  pemerintah masih menyerahkan sebagian besar kekuasaan pengendalian perekonomian masyarakat kepada korporasi. Pemerintah membebaskannya dari hambatan hukum melalui deregulasi, dan dengan memberikan otoritas yang lebih tinggi dari masyarakat melalui privatisasi.

Penguasaan oleh korporasi atas hajat hidup orang banyak sebagai contoh jika pemerintah menganaktirikan kepentingan ekonomi masyarakat. Sekali lagi, masyarakat kini menelan pil pahit dari kegagalan sistem korporasi yang berdampak lebih dalam bagi kehidupan ekonomi mereka. Untuk itu, sistem koperasi yang adalah warisan pemikiran brilian dari founding father Indonesia patut dilestarikan. Koperasi inilah sebagai jalan keluar yang menjadi kunci dalam membuka pintu kemandirian ekonomi bangsa.