INDONESIA BERDIKARI

Posted on December 26, 2011

0



Berani Mandiri Melalui Fungsi Legislasi dan Kontribusi Bagi Negeri

Fokus pada kontribusi merupakan kunci menuju efektivitas (Drucker, 2006). Dalam “The Effective Excecutive” Peter F. Drucker mengisyaratkan bahwa seorang eksekutif efektif selalu berfokus kepada kontribusi—melihat kepada sasaran. Kontribusi melalui karya inilah yang menjadi bukti eksistensi suatu lembaga/organisasi. Lalu bagaimana dengan DPD RI?

Berjalan selama 10 tahun DPD masih dirundung kebingungan perihal keberadaannya yang nisbi dan ‘serba-tanggung’. Sudah ada DPR ada DPD pula. Inilah yang membuatnya ‘serba-tanggung’. Berdasarkan hal tersebut, Andai saya menjadi anggota DPD RI saya akan menjalankan Indonesia Berdikari, yakni optimalisasi wewenang dan fungsi legislasi DPD. Berikut maksud dari Indonesia Berdikari:

DPD Berdikari

1.    Penguatan Lembaga (Internal)

Keefektifan individu semakin bergantung pada kemampuannya menjadi efektif dalam organisasi. Jika orang-orang di dalam suatu organisasi sudah efektif, maka organisasi pun akan efektif. selama ini DPD secara jelas mengakui bahwa dirinya memang ‘serba-tanggung’ sebagai legislatif. Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut. Langkah konkrit dalam memperkuat keberadaan lembaga strategis dilakukan.

Melalui fungsi legislasi DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR. Menurut saya, wewenang ini dapat menjadi sarana dalam memperkuat kelembagaan DPD. Bagaimana suatu lembaga mau berkontribusi lebih jika masih nisbi? Keefektifan sebuah lembaga dan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya semakin bergantung pada keefektifan orang-orang yang bekerja di dalam organisasi.

Satu hal yang penting dalam kajian organisasi adalah bahwa kekuatan lembaga/organisasi mampu untuk mendongkrak produktivitas. Jika saya menjadi anggota DPD, maka saya akan memperkuat DPD karena suatu lembaga tidak bisa membangun diatas dasar kelemahan. DPD yang efektif akan menjadi sumber daya kunci bagi masyarakat. Inilah fungsi DPD sesungguhnya, menjadi lembaga yang kokoh dan berdikari yang mampu berkontribusi maksimal bagi daerah.

2.    Optimalisasi Kontribusi (Eksternal)

a.    RUU Tapal Batas dan Kesejahteraan Warga Perbatasan

Lepasnya Sipadan dan Ligitan menjadi contoh ketidakberdayaan Indonesia melindungi organnya. Menggunakan fungsi legislasi DPD untuk membuat RUU dalam melindungi kepulauan strategis dilakukan. Mempertahankan ikon Indonesia sebagai negara kepulauan bukan negara pengobral pulau, sekaligus juga memperhatikan kesejahteraan warga perbatasan adalah agenda RUU tersebut. Alasannya adalah karena seringnya warga perbatasan menjadi warga kelas dua yang tidak terperhatikan kesejahteraannya, pendidikan, dan lapangan kerjanya.

Dengan itu pula, maka pola kemitraan yang baik antara daerah dan pusat dapat terbangun, sehingga kedepannya pembangunan di daerah tidak mengalami keterputusan (missing link). Terjalinnya pola kemitraan antara DPD dengan daerahnya masing-masing (stakeholder partnership) diharapkan mampu untuk mendongkrak dan mengakselerasi pembangunan di tiap daerah.

b.   Apresiasi Daerah

Program strategis selanjutnya adalah Good Local Governance Award, yakni memberikan apresiasi kepada daerah yang berprestasi. Prestasi yang dimaksud adalah dari segi good governance-nya, seperti soal akuntabilitas, transparansi, birokrasi yang efektif, dan lainnya. Alasannya adalah bahwa negeri kita minim apresiasi terutama bagi daerah yang berprestasi. Selain itu, dengan adanya apresiasi ini diharapkan daerah kian termotivasi untuk maju.

Sudah saatnya DPD RI berdikari menjadi organisasi yang efektif untuk kemajuan daerah. Melalui Indonesia Berdikari diharapkan DPD RI kembali kepada fungsi dan wewenangnya, yakni sebagai salah satu lembaga legislatif yang tidak ‘serba-tanggung’ lagi. Menjadi anggota DPD RI berarti menjadikan DPD RI sebagai organisasi yang kokoh dan kuat.

Posted in: Article, Bureaucrazy