Pemerintah dan Pengusaha, Sinergi Dua Amunisi dalam Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat (Epilog)

Posted on June 29, 2011

0



Upaya Kesejahteraan Rakyat

Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Apalagi antara pemerintah dan pengusaha terdapat jarak yang cukup jauh. Jika tidak ada koordinasi maka akan dapat berakibat fatal terhadap masa depan rakyat. Dalam permasalahan BBM misalnya. Pemerintah berniat tidak lagi memberikan subsidi. BBM jenis premium tidak lagi dijual di sejumlah kawasan mulai januari mendatang. Beberapa kawasan di Jakarta saja hanya akan menjual premium beroktan 90, alasannya adalah untuk mengurangi pemborosan.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan di beberapa kota besar di Indonesia antara lain, Surabaya, Jakarta, Batam, dan Bandung. Target penghematan pun dipasang oleh pemerintah sebesar Rp.6 triliun. Pemerintah beralasan makin meningkatnya harga minyak mentah di pasar internasional, sehingga dengan ’berani’ mengeluarkan kebijakan tersebut. Padahal, jika kita sejenak melihat ke belakang, pada tahun 2005 lalu pemerintah juga telah ’berani’ mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM di tengah perlawanan yang begitu kuat dari berbagai pihak.

Subsidi tidak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Hal inilah yang terdengar miris di telinga kita. Padahal jelas-jelas fungsi dari adanya subsidi adalah untuk rakyat. Kelangkaan BBM terjadi di berbagai daerah di negeri ini karena diborong oleh industri. Alasannya adalah karena adanya disparitas harga yang begitu mencolok. Akan tetapi, bagaimana pun juga alasan seperti itu tidak dapat dibenarkan mengingat sejatinya pemerintah adalah pelayan publik (public servant) yang memang harus melayani masyarakat. Dan, masyarakat harusnya dilayani sebagaimana mestinya bukan malah terabaikan dengan kondisi yang seperti ini.

Peran swasta sangat diharapkan dalam kondisi tersebut. Swasta atau pengusaha diharapkan mampu mengisi celah-celah kosong dari pemerintah. Kekosongan pengadaan BBM yang ada diharapkan dapat diisi oleh pengusaha. Nampaknya sudah banyak kasus di mana rakyat selalu dijadikan sasaran atau objek penderitaan dari adanya kebijakan. Akankah rakyat terus menjadi objek penderitaan di tengah krisis multidimensi negeri ini. Sudah saatnya rakyat dilayani dan bukan melayani para birokrat. Sudah saatnya juga adanya kerjasama yang nyata antara pemerintah dan pengusaha. Sinergi antara keduanya dapat menjadi amunisi yang sangat ampuh dalam mengatasi penderitaan rakyat. Tidak ada lagi perjalanan sendiri, baik itu pemerintah saja atau pengusaha saja. Namun, yang ada hanyalah sinergi dan jalan bersama dalam mencoba menuju kesejahteraan rakyat semesta. Sehingga kita dapat merasakan bersatunya birokrat dan pengusaha, dan benefit oriented dan profit oriented dalam upaya kesejahtreraan rakyat.

Tulisan telah dipublikasikan pada Jurnal Administrator Muda Indonesia (Jurnal ADMI 2008).

Posted in: Article, Bureaucrazy