Pemerintah dan Pengusaha, Sinergi Dua Amunisi dalam Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat (Part. 2)

Posted on June 22, 2011

0



Kebijakan Publik (Belum) Sepenuhnya Masalah Publik

Permasalahan mengenai kesejahteraan rakyat bukan sesuatu hal yang langka yang terjadi di negeri ini. Permasalahan tersebut telah menjadi persoalan serius dan telah berlangsung lama. Masalah kesejahteraan sosial tergolong ke dalam permasalahan publik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habis-habisnya bak mengurai benang kusut. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut ‘menitipkan’ suaranya tersebut. Proses tawar-menawar (bargaining) antaraktor pembuat kebijakan, dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, seringkali disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (power) itu sendiri.

Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu-persatu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk membuat kebijakan. Karena, sejatinya setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil assessment dari masalah publik. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah semua masalah publik adalah masalah kebijakan ataukah ada yang bukan masalah kebijakan?

Sebuah paradigma kebijakan publik yang rigid dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula (Fadillah Putra: 2003). Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan publik.

Seorang pakar kebijakan kenamaan Barat, William Dunn membedakan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan (Dunn, 1995). Menurutnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan.

Pertama, saling bergantung (interdependence), maksudnya adalah bahwa masalah kebijakan seringkali mempengaruhi masalah kebijakan yang lainnya (complicated). Russel L. Ackroff menyebutnya dengan nama messes, yaitu masalah kebijakan bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah (Ackroff, 1974:21). Oleh karena rumitnya masalah tersebut, analisis terhadapnya pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif.

Kedua, yaitu subjektif (subjective), yaitu sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Walaupun sejatinya, sebuah masalah juga bisa bersifat objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar.

Para administrator diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customers, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Publik sangat menaruh harapan yang besar kepada para administrator publik, yaitu harapan agar para administrator publik tersebut memberikan pelayanan yang baik kepadanya (good public service) (Irfan Islamy: 1997). Sebuah harapan yang tidak muluk-muluk dan wajar mengingat para administrator publik tersebut sejatinya adalah pelayan publik.

Dalam hal formulasi sebuah kebijakan, fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundamen dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Langkah awal ini akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan disusun. Jika masalah yang diangkat salah, maka akan dapat berakibat fatal. Untuk itu, tidak jarang banyak kebijakan publik yang pada akhirnya malah menyengsarakan dan bukan berpihak pada rakyat.

Mengingat pentingnya fase ini, maka William Dunn menyebutkan setidaknya ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain: problem search (pencarian masalah), problem definition (pendefinisian masalah), problem specification (menspesifikasi masalah), dan problem sensing (pengenalan masalah)(Dunn, 1999:226).

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapakah yang berhak atau terlibat dalam upaya penanganan masalah publik? Apakah pemerintah dan swasta harus terlibat? Jawabannya adalah Ya. Keduanya merupakan stakeholder dalam upaya menyejahterakan rakyat.

Posted in: Article, Bureaucrazy