Kebijakan yang (Belum) Bijaksana

Posted on March 18, 2011

2



Beberapa bulan ke belakang rakyat kembali menjadi sasaran tembak dari adanya sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rakyat kembali tercekik lehernya dengan naiknya harga-harga bahan pokok utama, semisal cabai. Penderitaannya pun tidak kunjung berakhir dengan semakin langkanya barang-barang tersebut dipasaran, oleh karena ulah para pedagang nakal yang menimbun bahan-bahan pokok tersebut. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah kalimat yang cocok disandang oleh masayarakat pada saat itu.

Menarik untuk dicermati permasalahan yang tengah melanda Indonesia itu. Pasalnya, permasalahan mengenai “penderitaan” rakyat yang ditimbulkan oleh adanya sebuah kebijakan berulang terjadi yang ending-nya adalah rakyat menderita. Namun, pemerintah seperti cuek dan asyik saja terhadap permasalahan ini, atau bahkan mungkin pemerintah tidak mengakui dan merasa ini sebuah masalah.

Pemerintah merasa—dengan tetap memberlakukan kebijakan menaikkan harga bahan pokok—hal tersebut adalah masalah publik dan bukan masalahnya. Padahal, sangatlah jelas bahwa kebijakan adalah produk dari pemerintah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa yang salah pada kebijakan tersebut?

Ketika pemerintah diam pun disebut kebijakan, karena diam juga dinilai sebagai tindakan dan respon dari adanya suatu fenomena empiris (public policy is the goverment choose to do or not to do, Thomas R. Dye). Kebijakan yang akhir-akhir ini sering membelenggu rakyat sejatinya diambil pemerintah untuk memecahkan masalah publik dan bukan untuk memperparahnya. Namun, ketika kebijakan tersebut sampai pada tataran teknis seringkali terjadi gangguan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dan, selalu ada korban dari adanya sebuah kebijakan yang dibuat.

Akankah rakyat yang kembali jadi korban atas kebijakan pemerintah? Kemudian, untuk apa mereka (baca:para wakil rakyat) dipilih kalau pun toh nantinya menyengsarakan si pemilih (rakyat)?

Posted in: Article, Bureaucrazy