Pembangunan (Belum) Partisipatif

Posted on March 5, 2011

1



“…the international, national, and local capitalist system generates economic development for few and underdevelopment for the many..” (Andre Gunder Frank : 1969)

Asumsi yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank tersebut secara terang-terangan menegaskan bahwa yang pantas’ untuk membangun adalah negara-negara maju. Tidak ada kesempatan bagi negara-negara dunia ketiga untuk membangun negaranya. Negara-negara dunia ketiga hanya memiliki dan hanya pantas menyandang kata “underdevelopment”. Sistem kapitalis yang dibangun oleh Barat nyata-nyata mempunyai dua jalan, yaitu development dan underdevelopment. Barat menjadi pemasok, dan negara dunia ketiga sebagai pasarnya.

Masih Ada Jalan

Entah dalam skala besar atau skala kecil, negara maju atau negara miskin, pembangunan selalu terjadi. Rakyat tentunya sangat mengharapkan adanya kemajuan dan kemakmuran bangsanya. Untuk itu, harus pula dimaknai dengan pikiran positif bahwa negara tentunya berusaha untuk maju. Jika sudah seperti itu, rakyat jangan cuma menunggu keajaiban itu datang dengan berpangku tangan. Rakyat harus berdaya. Pemberdayaan (empowering) masyarakat sangat diperlukan manakala sebuah pembangunan partisipatif akan dijalankan.

Pembangunan partisipatif merupakan sebuah rangkaian upaya dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh sebuah negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building) dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat (Sondang P. Siagian, 2003: 4). Dengan demikian, aspek pemberdayaan dan pembinaan menjadi foks utama dalam pembangunan partisipatif. Adanya perencanaan yang matang dalam setiap pembangunan akan memudahkan kerja dan juga akan melancarkan jalan menuju tujuan yang telah dicita-citakan.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan sebuah langkah konkrit dalam mewujudkan pertumbuhan dan juga perubahan yang ada dalam masyarakat ke arah yang lebih baik dengan memberdayakan masyarakat, dimana masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan tersebut. Alasan tersebut menjadi dasar bahwa perencanaan partisipatif perlu dilakukan. Pembangunan adalah untuk masyarakat, dan sudah sepatutnya masyarakat sendirilah yang menentukan akan kemanakah langkahnya ke depan. Perencanaan partisipatif melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembuatan konsep pembangunan.

Masyarakat tentunya lebih mengetahui kondisi dan keadaan lingkungannya dan bagaimana solusi dalam mengatasi masalah yang muncul. Adanya partipasi dari masyarakat nampaknya menjadi angin segar bagi pembangunan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah terkesan mendominasi dan nampak memonopoli pembangunan. Masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, karena masyarakat merupakan stakeholders terbesar dalam pembangunan. Oleh karena itu, masyarakat harus terlibat langsung dalam setiap bentuk pembangunan.

Pemerintah nampaknya harus bekerja ekstra keras bukan hanya untuk memerangi kemiskinan, melainkan juga dalam menghapus paradigma bahwa kemiskinan tidak identik dengan meminta-minta. Sehingga potret buram tersebut akan lenyap dengan pasti dari bumi pertiwi ini.

Lalu, sudahkah Indonesia partisipatif?

Posted in: Article, Bureaucrazy