Jabar (Masih) Spesial Sebagai Pasar Narkoba

Posted on February 15, 2011

0



Bangsa ini secara tegas dan terang-terangan menyatakan perang terhadap narkotika dan zat adiktif berbahaya. Mengingat permasalahan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) telah menjadi persoalan serius bangsa ini. Trend narkoba semakian hari kian naik, bukan malah berkurang. Langkah antisipasi ataupun perang terhadap narkoba yang seringkali didengung-dengungkan oleh pemerintah tak menuai hasil. Say No To Drugs sekarang nampak hanya sebatas jargon belaka.

Penyalahgunaan, penyimpangan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi momok bagi dunia global. Berbagai langkah yang dilakukan baik oleh satu negara maupun melalui kerja sama global semakin gencar dilakukan untuk menghambat laju penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Akan tetapi, dewasa ini lingkaran setan penyalahgunaan, penyimpangan dan peredaran gelap tersebut semakin merajalela. Berdasarkan Laporan Narkoba Dunia (World Drug Report) jumlah penyalahguna narkoba di dunia telah mencapai 200 juta orang atau sekira 5% dari populasi dunia (UNODC, 2005).

Sasaran peredaran serta penyalahgunaan narkotika bukan hanya di kota-kota besar, melainkan telah merambah sampai pelosok negeri. Secara umum pengguna narkoba di Indonesia telah mencapai 1,5 % dari jumlah penduduk 230 juta jiwa, atau kira-kira mencapai 129.170 orang. Pengguna narkoba yang semula 3.478 orang pada tahun 2000 melonjak tinggi menjadi 8.401 orang pada tahun 2004 (Mabes POLRI, Juni 2005). Fenomena penyalahgunaan narkotika kian meningkat dari tahun ke tahun. Persoalan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi bangsa ini karena dapat memupus generasi penerus bangsa, mengingat sasaran penggunanya adalah remaja. Namun, pemerintah terkesan santai dan tenang-tenang saja dalam menyikapi persoalan yang kian mengkhawatirkan ini.

Masih Kurang Greget

Fakta di lapangan menunjukkan pengguna narkoba yang semula 5.128 orang pada tahun 2004 melonjak tinggi menjadi 58.576 orang pada tahun 2007 (BNN, 2007). Belum lagi, secara empiris masih banyak lagi kasus yang tidak terekam oleh kacamata pemerintah. Permasalahan narkoba telah mencapai titik kulminasinya. BNN, Badan yang dibentuk dengan Keppres RI No.17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dan menjadi andalan pemerintah nyatanya tak juga menjadi solusi efektif dalam menjawab persoalan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) secara eksplisit merupakan kepanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pun belum mampu berbicara banyak. Survei Nasional yang dilakukan oleh BNN tahun 2003, masih menempatkan Provinsi DKI Jakarta menjadi yang terdepan dalam hal penyalahgunaan narkoba dengan persentase 23%. Kemudian, disusul oleh Sumatera Utara dengan persentase 15% serta Provinsi Jawa Barat di posisi ketiga dengan persentase 14% (BNN, 2004). Besaran persentase tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu pasar peredaran gelap narkoba yang potensial. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kini sudah di ambang batas yang mengkhawatirkan.

Dengan jumlah penduduk sekira 41,483,729 jiwa, menurut Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah, Jawa Barat menjadi spesial sebagai daerah peredaran gelap narkoba yang menjanjikan (Jabar, 2007). Berdasarkan hasil evaluasi BNP Jabar, selama tahun 2007 pengguna narkoba di Jawa Barat telah mencapai 1.883 orang (BNP Jabar, 2008). Hasil tersebut menempatkan Jawa Barat pada peringkat keempat sebagai salah satu daerah kasus narkoba tertinggi yang terjadi selama tahun 2007 (BNN, 2007). Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak telah menjadi pasar peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang potensial. Fakta yang lebih mencengangkan adalah bahwa Provinsi Jawa Barat bukan lagi menjadi sasaran peredaran narkoba, melainkan telah menjadi daerah tempat produksi narkoba.

Perlu adanya tindakan konkrit dan segera dari pemerintah. Pertama, revitalisasi regulasi. Regulasi yang ada telah berusia cukup tua dan usang. Perlu adanya peninjauan kembali dan amandemen dari UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua regulasi tersebut telah berumur 12 tahun, sudah sangat usang dan perlu dikoreksi kembali. Dalam regulasi tersebut belum membahas narkoba secara lebih komprehensif, termasuk pada bagaimana penanganannya serta sanksi pidana bagi para pengedarnya.

Kedua, perbaikan pendekatan dan metode pemberantasan. Selama ini, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi narkoba adalah pendekatan represif yang kasar dan tak tepat sasaran. Pemberantasan narkoba harus dilakukan dengan pendekatan humanis serta lebih manusiawi. Pengguna narkoba bukan lagi menjadi sasaran tembak yang harus dipenjarakan. Mereka (pengguna) adalah korban yang perlu untuk didekati dan ditangani. Kemudian, masih dipertahankannya cara-cara lama dan tergolong ketinggalan zaman juga menjadi penyebab narkoba makin kokoh. Pasar narkoba adalah para anak muda sehingga cara-cara penanggulangannya pun harus melibatkan anak muda atau remaja tentunya. Kurang adanya pelibatan remaja dan masyarakat oleh pemerintah dalam menanggulangi bahaya narkoba menjadikan kejahatan ini semakin merajalela.

Ketiga, revitalisasi peran keluarga. Rata-rata alasan pemakaian barang haram tersebut adalah salah satunya untuk bergembira, dipengaruhi teman, serta rasa ingin tahu dan mencoba. Namun, penyebab semuanya itu adalah kurangnya peran dan perhatian dari orang tua. Untuk itu, pembangkitan kembali peran keluarga pun menjadi sangat penting dalam upaya pencegahannya. Orang tua hendaknya menjadi filter bagi anak-anaknya dalam memilih kelompok pergaulan. Sebab, mereka (pengguna) yang telah sembuh akan kembali memakai barang haram tersebut jika mereka kembali lagi ke dalam komunitasnya.

Menjadi harapan bersama bangsa ini untuk terbebas dari cengkeraman NAPZA. Pemimpin bangsa mendatang diharapkan untuk lebih concern terhadap permasalahan NAPZA ini. Sudah menjadi tugas bersama untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan juga untuk menyatakan perang terhadapnya. Kesuksesan sebuah bangsa adalah akumulasi kesuksesan individunya yang salah satunya terletak pada generasi mudanya.