Mengembalikan Potensi Hutan Negeri

Posted on January 16, 2011

6



 

Menghijaukan Kembali Kawasan Hutan yang Telah Diekstrak Mineralnya

Data Forest Watch Indonesia tahun 2001 menyebutkan bahwa Indonesia telah kehilangan hutan seluas 60 juta ha selama pemerintahan Soekarno (FWI, 2001). Laju kerusakan hutannya pun tak tanggung-tanggung, yakni 16 juta pertahun. Jika dihitung lagi berdasarkan perhitungan linear, maka hutan Indonesia diperkirakan akan habis paling lambat 2082. Hal ini akan berbeda dengan jika kita menggunakan perhitungan eksponensial, hasilnya tambah mencengangkan, hutan negeri bisa saja habis pada tahun 2008 (FWI, 2002).

Fakta lain menyebutkan bahwa Indonesia juga memiliki kontribusi 10 % hutan tropis yang dimiliki dunia. Dengan memiliki 10% dari total dunia tersebut, Indonesia merupakan peringkat ke tujuh dalam keragaman spesies tumbuhan berbunga. Indonesia memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui (mammalia). Dari 515 spesies mammalia tersebut 36% di antaranya adalah endemik, termasuk spesies-spesies langka seperti harimau Sumatera, badak Sumatera dan Badak Jawa, dan juga orang utan. Beragam predikat tersebut, yang salah satunya sebagai negara yang memiliki kawasan hutan terluas di dunia, pun agaknya patut ditinjau kembali jika melihat kerusakan hutan negeri yang kian massif.

Kenyataannya kini Indonesia hanya memiliki 3 perusahaan kertas, yaitu: PT. Kertas Leces (Leces), PT. Kertas Padalarang (Padalarang), dan PT. Kertas Kraft Aceh (Kraft). Padahal sebelumnya Indonesia memiliki 6 BUMN pemproduksi kertas. Jika ditanya mengenai penyebabnya adalah, rata-rata alasan beberapa BUMN kita gulung tikar adalah : Pertama, kesulitan bahan baku, terutama kertas bekas yang harus didatangkan dari luar negeri. Kedua, mesin-mesin yang dipakai dalam produksi sudah tua. Ketiga, kekurangan modal. Sebuah kondisi paradoksial terjadi di sini. Indonesia yang kaya akan hutan tiba-tiba harus dihadapkan dengan kondisi kekurangan bahan baku. Kasus illegal loging yang semakin marak dapat menjadi jawaban sementara persoalan ini. Hasil hutan dibawa lari oleh para “maling” kertas yang tidak bertanggung jawab entah kemana.

Alternatif Solusi


1. Hutan Sehat atau Tidak?

Untuk mengetahui bagaimana kondisi hutan pada suatu lokasi masih sehat atau tidak, maka perlu dikembangkan early warning system terhadap kondisi hutan tersebut. Beberapa studi terakhir (Davids, 2000,Talvi, 2000, Castillo dan Wagner, 2002, McGeoch, 1998 & 2002) menunjukkan bahwa serangga memperlihatkan respons yang mengindikasikan tingkat kerusakan hutan yang menjadi habitatnya. Dengan sifat demikian, maka serangga seperti kumbang, semut, kupu-kupu, serta rayap memberikan respons yang khas terhadap tingkat kerusakan hutan memiliki potensi sebagai spesies indikator untuk mendeteksi kesehatan hutan.

Konversi hutan yang dilakukan akan menghasilkan suatu struktur lanskap baru atau bahkan bisa menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat. Hal ini tidak saja menyebabkan berkurang atau hilangnya vegetasi hutan yang diketahui memiliki peran ekologis yang sangat vital bagi kemaslahatan manusia, seperti sebagai reservoar air, serta sebagai paru-paru dunia. Melainkan juga dapat mengakibatkan berkurang atau bahkan yang lebih ekstrem hilangnya spesies hewan yang hidup dihabitat tersebut. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang mengkhawatirkan dalam hal keseimbangan ekosistem.

Penggunaan konsep spesies indikator memerlukan pengembangan metode pengukuran yang valid dan metode IndVal adalah salah satu metode yang memiliki keunggulan dibanding metode lainnya. Pendekatan bioindikator untuk pemantauan ekologis memberikan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan hanya menggunakan pendekatan indeks keanekaragaman yang tidak mempertimbangkan identitas suatu spesies. Metode ini penting untuk dicoba dalam menganalisis serta sebagai sarana awal dalam memahami kondisi hutan negeri yang sekarang kondisinya semakin mengkhawatirkan.

2. Sertifikasi Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam di Unit Manjemen dalam rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari, maka sekurang-kurangnya 3 tahun sekali, kepada setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dilakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) oleh Lembaga Penilai Independen (LPI). Hal tersebut boleh jadi merupakan langkah baru dalam menangani dan mengawasi pengelolaan hutan kepada perusahaan-perusahaan.

Adanya sertifikasi kepada para perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan hasil hutan patut diberikan apresiasi yang baik. Pasalnya, hal tersebut dapat sebagai indicator mana saja perusahaan yang nakal dan mana perusahaan yang sesuai denagn peraturan dalam menjalankan usahanya. Namun, jangan dulu berhenti pada urusan kebijakan. Faktor administratif dari regulasi tersebut pula harus dijalankan dengan semestinya. Terkadang, banyak kebijakan yang dikeluarkan menjadi tidak efektif dikarenakan administrasi yang kacau. Untuk itu, jika kebijakan mengenai sertifikasi tersebut dinilai baik, maka administratifnya pun harus baik pula. Dan, yang terpenting lagi adalah revitalisasi peran kontrol dari pemerintah.

3. HTI dan HPH yang Proporsional

Hutan Tanaman Industri adalah masyarakat budidaya berupa perkebunan kayu. Pembangunan Hutan Tanaman Industri akan berdampak luas terhadap lingkungan. HTI tidak bisa dipandang semata-mata bisnis. Pandangan seperti itu akan dapat merusak tatanan penggunaan sumberdaya lahan yang berkelanjutan tentunya. Walaupun menggunakan sebutan “hutan”, namun HTI secara hakiki bukan lagi hutan. Karena telah kehilangan ciri-ciri pokoknya, yaitu: tajuk bertingkat (multistorey canopy), keanekaan species, kemalaran ujud (continuous existence), dan ekosistem khas. Untuk itu, HTI bukanlah hutan sebagai paru-paru bumi, melainkan sebagai komoditas pasar (market commodity).

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pembangunan di luar Kegiatan Kehutanan tertanggal 4 Februari 2008, mengindikasikan bahwa akan banyak lagi kawasan hutan yang hanya akan tinggal nama. Secara sederhana, PP tersebut mengizinkan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambang, infrastruktur telekomunikasi, dan jalan tol. Tarif sewanya tidak kira-kira, Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun.

Hutan seakan diobral untuk kepentingan pasar semata. Padahal jika dihitung-hitung, negara malah mengalami kerugian akibat kehilangan fungsi hutan lindung. Nominal sebesar Rp. 70 triliun per tahun lenyap dengan kerugian akibat hilangnya fungsi hutan lindung. Jika angka ini dibandingkan dengan potensi pajak yang masuk, maka akan memunculkan ketimpangan yang sungguh nyata. Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya sebesar Rp. 2,78 triliun yang diperoleh melalui PP tersebut. Jadi, negara masih harus menanggung rugi akibat penyewaan hutan tersebut sekira lebih dari Rp. 60 triliun. Hal tersebut baru seputar kerugian nominal.

Kemudian, pembukaan tambang di hutan jelas akan menimbukan kerusakan permanen. Aktivitas pertambangan membuat sekira dua juta hektare lahan hutan Indonesia dalam kondisi kritis. Areal bekas tambang yang tidak diikuti usaha rehabilitasi akan menjadi lahan yang tidak produktif, kesuburan dan produktivitas akan terus menurun dan pada akhirnya sama sekali tidak produktif. Untuk itu, perlu peyelamatan lingkungan dari berbagai pihak, khususnya perusahaan tambang bersama masyarakat. Perusahaan yang melakukan usahanya di kawasan hutan harus dapat memulihkan kembali lahan yang mereka gunakan. Caranya bisa melalui penanaman pohon kembali dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

Pada dasarnya adanya pembalakan liar (illegal loging) adalah karena permintaan pasar (market demand). Artinya adalah bahwa ada semacam tuntutan pasar akan kebutuhan hasil hutan. Seperti diketahui bahwa manfaat dari kayu sangatlah banyak, sedangkan bahan produksi serba terbatas. Hal tersebut akan memicu perusahaan atau pihak-pihak yang bergulat dalam bidang pengelolaan hasil hutan untuk terus memproduksi tanpa berpikir bagaimana cara mendapatkan bahan untuk produksi. Pola seperti itu, jika terjadi terus menerus, pada akhirnya akan membentuk perilaku untuk membalak (illegal loging).

Harus proporsionalnya pembagian antara hutan sebagai komoditas pasar (Hutan Tanaman Industri) dengan hutan sebagai tempat hidup (HPH) adalah solusi pemecahannya. Jika porsinya tidak seimbang (hutan hanya dipandang sebagai pasar), maka keanekaragaman hayati atau bahkan kehidupan manusia akan gampang musnah. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akan dating menghantui ketika bumi tidak lagi hijau. Selain itu, pembagian lahan untuk HTI dan HPH pun harus dilakukan dengan teliti. Pertimbangan aspek kebersihan, kesehatan lingkungan, serta kehidupan masyarakat setempat harus menjadi prioritas utamanya.

Selain itu juga, dilakukannya pembagian secara adil kawasan hutan tersebut adalah dalam upayanya mencoba membatasi illegal loging yang semakin marak akhir-akhir ini. Tak dapat dipungkiri, pembalakan liar kini bukan hanya dilakukan oleh para bandar besar, masyarakat kecil pun ikut latah terjun dalam mencuri hutan. Sekali lagi, hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya arti hutan bagi kehidupan. Untuk itu, perlu juga pemerintah memberikan kehidupan yang layak kepada rakyatnya. Jangan salah bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM juga dapat menjadi pemicu perilaku membalak. Sebagai contoh, masyarakat di Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan energinya sebagian warga terpaksa menggunakan kayu-kayu bekas atau tak jarang memotong pepohonan demi memenuhi energi untuk memasak (Tribun Kaltim, 2007). Tidak ada minyak, kayu pun jadi.

Kesimpulan

Pada akhirnya semua bermuara pada dua hal ini. Pertama, adanya peraturan perundangan dan penegakan hukum yang kurang tegas. Belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pembalakan liar (illegal loging) tersebut membuat penanganannya pun akan sulit. Peraturan yang ada dinilai kurang begitu jelas. Kedua, kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan perlindungan hutan belum tumbuh. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hutan sebagai tempat hidup belum juga muncul. Salah satu penyebabnya adalah pada kurangnya intensitas penyuluhan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas kelembagaan kepada masyarakat.

Perlu adanya penataan kembali sumberdaya alam, untuk kemudian dikelola sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Selain itu, pertimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan ekologi juga perlu dimasukkan dalam agenda ini. Salah satu upaya untuk menata dan mengelola kawasan hutan tersebut adalah dalam bentuk rehabilitasi hutan lindung sebagai tempat hidup. Misalnya, pengelolaan rehabilitasi lahan dilakukan sepenuhnya oleh badan yang dibentuk oleh desa atau pemerintahan setempat sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Departemen Kehutanan. Sedangkan fungsi dari Dephut adalah sebagai controller dalam program tersebut. Tentunya harus ada sosialisasi terlebih dahulu mengenai agenda tersebut kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam implementasi nantinya.

Kerjasama dari seluruh stakholders agar permasalahan mengenai hutan ini segera terselesaikan. Terpenting dan menjadi harapan adalah sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam bekerja sama membangun kawasan hutan negeri yang hijau dan asri.

Daftar Referensi

Buku

  • Atmawidjaja, Rubini. 1986. Pelestarian Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri. Pros. Sem. Nas. Ancaman terhadap Hutan Tanaman Industri. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI dan Departemen Kehutanan.
  • Davis, A.J., 2000. Does Reduced-Impact Logging Help Preserve Biodiversity in Tropocal Rainforests ? A Case Study from Borneo Using Dung Beetles (Coleoptera: Scarabaeoidae) as Indicators. Environmental Entomology.
  • Krauskopf, K.B. 1979. Introduction to Geochemistry. Second Ed. Mc-Graw-Hill Kogakusha, Ltd. Tokyo.
  • Pearson, D.L. 1994. Selecting indicator taxa for the quantitative assessment of biodiversity. Philosophical Transaction of the Royal Society of London, Series B : Biological Sciences.
  • Rafick, Ishak. 2008. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia; Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia. Jakarta : Ufuk Publishing House.

Data Internet