Pendidikan Negeri, Antara Disparitas Dan Instruksi

Posted on January 4, 2011

0




“Dalam kampus kita minim demokrasi, cenderung instruktif. Para dosen cenderung untuk mengajar mahasiswa menjadi seorang yang penurut. Pintar secara intelektual tapi bodoh secara mental. Terkadang serba salah memang. Mahasiswa melawan nilai terancam. Mahasiswa diam nilai aman.”

PERINGATAN Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh setiap 2 Mei begitu terasa hangat dan meriah. Nuansanya terasa dari kota hingga pelosok Tanah Air.
Semuanya ikut larut dalam seremoni pada tanggal yang menjadi tonggak pendidikan negeri tersebut. Kita sering merasa cukup puas hanya dengan memperingati tanpa kemudian berpikir jauh ke depan bagaimana pendidikan Indonesia nantinya. Apalah artinya setiap tahun kita peringati kalau tidak ada tindakan konkret dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikannya?
Entah apa yang dipikirkan para petinggi negeri ini sekarang; setelah lebih dari setengah abad merdeka, negeri ini masih saja terjajah dan miskin dalam hal pendidikan rakyatnya. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus melihat pada aspek ekonomi atau intelektualitasnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Artinya adalah bahwa secara kemanusiaan,pendidikan berhak didapat oleh semua warga negara tanpa pengecualian apa pun dan tanpa bisa ditawar-tawar lagi. Namun, apa yang terjadi sekarang? Kenyataan berbicara lain. Kesenjangan pendidikan masih terjadi.
Disparitas pendidikan dapat muncul dari adanya akumulasi kemiskinan masyarakat. Masalah kemiskinan sering tidak disadari sebagai suatu persoalan besar di negeri ini. Pembangunan bangsa ditujukan hanya pada aspek infrastruktur, sedangkan pendidikan yang sangat vital itu hanya diberi perhatian secuil dan tidak memadai. Peningkatan anggaran pendidikan 20% seolah hanya slogan tanpa isi. Tidak jelas siapa yang diuntungkan dengan kebijakan ini.
Perlu pengkajian ulang penyebutan sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan karena akan berdampak pada kesenjangan. Pemerataan pendidikan harus diwujudkan melalui usaha-usaha nyata dari semua pihak. Ketidakadilan kaum kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan bermutu akan sulit diberantas.
Kita sangat berharap para guru juga dosen benar-benar sadar bahwa mereka bukan hanya mengajar, lebih dari itu mereka harus mendidik. Karena dua persoalan tersebut di atas hanyalah faktor kecil dari lambannya kemajuan pendidikan bangsa.
Harus ada demokrasi dan bukan instruksi semata dalam pendidikan. Sang guru wajib apresiasi jika muridnya lebih cerdas darinya, bukan malah disuruh untuk nurut, manut, dan manggut.

(Sebagian isi tulisan telah dipublikasikan di Harian Umum Seputar Indonesia dengan judul asli “Kekeliruan yang Harus Segera Dibenahi” Edisi 4 Mei 2008)