Masalah Publik Vs Masalah Kebijakan

Posted on December 27, 2012

0



Uraian Metode ROCCIPI 

“Close the gap between knowledge and policy” (Wayne Parsons, 1997:21. Public Policy: And Introduction to the Theory and Practice of Policy Analys)

Pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habis-habisnya bak mengurai benang kusut. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut ‘menitipkan’ suaranya tersebut. Proses tawar-menawar (bargaining) antaraktor pembuat kebijakan, dengan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, seringkali disalahgunakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan (power) itu sendiri.

Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat kebijakan sibuk dalam merumuskan kebijakan yang akan diterapkan. Para aktor tersebut harus menyeleksi satu-persatu masalah yang ada. Butuh waktu dan tenaga ekstra dari para lembaga pembuat kebijakan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk membuat kebijakan. Karena, sejatinya setiap kebijakan yang keluar merupakan hasil assessment dari masalah publik. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah semua masalah publik adalah masalah kebijakan ataukah ada yang bukan masalah kebijakan?

Sebuah paradigma kebijakan publik yang kaku (rigid) dan tidak responsif akan menghasilkan wajah negara yang kaku dan tidak responsif pula. Sebaliknya, paradigma kebijakan publik yang luwes dan responsif akan menghasilkan wajah negara yang luwes dan responsif pula (Fadillah Putra: 2003). Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan publik.

Seorang pakar kebijakan kenamaan Barat, William Dunn membedakan antara masalah yang bukan kebijakan dan masalah kebijakan (Dunn: 1995). Menurutnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masalah kebijakan dan masalah non-kebijakan.

Pertama, saling bergantung (interdependence), maksudnya adalah bahwa masalah kebijakan seringkali mempengaruhi masalah kebijakan yang lainnya (complicated). Russel L. Ackroff menyebutnya dengan nama messes, yaitu masalah kebijakan bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan sistem masalah (Ackroff, 1974:21). Oleh karena rumitnya masalah tersebut, analisis terhadapnya pun tidak sesederhana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif.

Kedua, yaitu subjektif (subjective), yaitu sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Walaupun sejatinya, sebuah masalah juga bisa bersifat objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar.

Para administrator diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada customers, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Publik sangat menaruh harapan yang besar kepada para administrator publik, yaitu harapan agar para administrator publik tersebut memberikan pelayanan yang baik kepadanya (good public service) (Irfan Islamy: 1997). Sebuah harapan yang tidak muluk-muluk dan wajar mengingat para administrator publik tersebut sejatinya adalah pelayan publik.

Perumusan Masalah Publik

Dalam hal formulasi sebuah kebijakan, fase perumusan masalah merupakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadi fundamen dasar dan langkah awal dalam membuat kebijakan. Langkah awal ini akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut akan disusun. Jika masalah yang diangkat salah, maka akan dapat berakibat fatal. Untuk itu, tidak jarang banyak kebijakan publik yang pada akhirnya malah menyengsarakan dan bukan berpihak pada rakyat.

Mengingat pentingnya fase ini, maka William Dunn menyebutkan setidaknya ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain: problem search (pencarian masalah), problem definition (pendefinisian masalah), problem specification (menspesifikasi masalah), dan problem sensing (pengenalan masalah)(Dunn, 1999:226).

Fase Perumusan Masalah Kebijakan (William N. Dunn, 1999:226)

Fase Perumusan Masalah Kebijakan (William N. Dunn, 1999:226)

Pencarian masalah menjadi awal ketika para perumus kebijakan akan membuat kebijakan. Para analis kebijakan harus dapat membedakan antara masalah publik dengan masalah privat. Jika seseorang kehabisan bensin dalam sebuah perjalanan memakai kendaraan bermotor, maka hal tersebut dikatakan sebagai masalah privat. Namun, jika terjadi kelangkaan minyak dan gas yang melanda masyarakat luas, maka hal itu disebut sebagai masalah publik. Ilustrasi tersebut menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antara masalah publik dengan masalah privat. Para analis kebijakan pun harus siap dihadapkan pada metamasalah.

Tahap selanjutnya yaitu pendefinisian masalah. Tahap ini merupakan penganalisisan dari metamasalah ke masalah subtantif. Di mana terjadi pengkategorian masalah-masalah yang bersifat dasar dan umum. Setelah itu, para analis kebijakan dapat merumuskan masalah formal yang lebih rinci dan spesifik. Melalui spesifikasi masalah proses perpindahan dari masalah subtantif ke masalah formal dapat dilakukan. Ketika masalah telah dispesifikasikan, maka pengenalan masalah menjadi tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, kesulitan akan menghampiri pembuat kebijakan. Kesulitan tersebut terjadi dikarenakan ketidaksesuaian masalah subtantif dengan representasi formal dari masalah yang ada.

Sekelumit tentang ROCCIPI

Merujuk pada banyaknya persoalan mengenai kebijakan publik, Robert B Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere mencoba merancang apa yang disebutnya dengan ROCCIPI. Mereka menyatakan bahwa suatu masalah dapat muncul akibat dari adanya beberapa hal yang ditesiskan mereka tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal-hal tersebut, menurutnya antara lain:

  1. Rule (peraturan)

Peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. Entah itu sebagai alih-alih (pembenaran) atau malah sebaliknya. Peraturan di sini menyangkut semua masalah publik atau juga masalah yang ditimbulkan oleh publik. Masalah publik dapat muncul jika:

Pertama, rancunya atau membingungkannya bahasa yang digunakan dalam peraturan, seperti tidak dijelaskannya hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kedua, beberapa peraturan malah berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah. Ketiga, peraturan seringkali memperluas penyebagian-penyebagian perilaku bermasalah, bukan malah menghilangkannya. Keempat, peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan. Kelima, peraturan memberikan wewenang berlebih kepada pelaksana peraturan untuk bertindak represif.

  1. Opportunity (kesempatan)

Seorang individu akan dapat melakukan perilaku bermasalah jika kesempatan yang ada terbuka lebar. Artinya adalah bahwa jika kesempatan terbuka maka hal itu dapat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku menyimpang. Dalam hal ini, lingkungan menjadi faktor yang dominan penyebab perilaku yang menyimpang.

Kemudian, muncul pertanyaan, “apakah lingkungan memberikan kontribusi timbulnya perilaku bermasalah atau malah sebaliknya, perilaku bermasalah yang mempengaruhi lingkungan?”

  1. Capacity (kemampuan)

Hal tersebut berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah para individu untuk melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi dari tiap individu.

  1. Communication (komunikasi)

Munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidaktahuan tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik (miss-communication). Permasalahan komunikasi sebenarnya merupakan permasalahan klasik di negeri yang kaya akan budaya dan sangat plural ini.

  1. Interest (kepentingan)

Kategori ini dapat digunakan untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat yang ditimbulkannya bisa dalam bentuk material (keuntungan ekonomi) dan juga non-material (pengakuan dan penghargaan).

  1. Process (proses)

Merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam menemukan penyebagian perilaku bermasalah yang dilakukan dalam atau oleh suatu organisasi. Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam organisasi antara lain: Pertama, proses pengumpulan input. Kedua, proses pengolahan input menjadi keputusan. Ketiga, proses output, dan yang keempat, proses umpan balik.

  1. Ideology (nilai dan/ atau sikap)

Sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Suatu nilai yang berlaku dalam masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar mengingat nilai tersebut hidup dalam masyarakat yang plural dan heterogen (sebuah nilai yang dianut seringkali tidak sesuai dengan pandangan tiap kelompok).

Ketujuh hal tersebut di atas (ROCCIPI), dimaksudkan untuk mempersempit dan lebih menyistematiskan ruang lingkup pandangan para aktor pembuat kebijakan atau para analis kebijakan dalam mencoba menemukan penyebagian suatu persoalan yang datang dari masyarakat. Harapan-harapan tersebut hanya akan terwujud manakala semua pihak yang terkait mengenai kebijakan meninggalkan egoisme masing-masing dan lebih mementingkan urusan bersama. Namun, ketika ego kelompok yang lebih dominan, maka harapan di atas hanyalah sebatas angan-angan belaka.

Permasalahan kebijakan menjadi sesuatu hal yang sangat rumit layaknya sebuah benang yang telah kusut. Beberapa tahap harus dilalui para perumus kebijakan dalam memformulasikan kebijakan. Hal tersebut harus ditambah dengan suramnya wajah negeri ini. Negeri yang akhir-akhir ini tercoreng dengan korupsi, juga dengan kemiskinan yang kian mewarnai wajah negeri seribu pulau ini. Lengkaplah sudah jika potret buram negeri ini harus diburamkan lagi dengan bermacam-macam kebijakan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.

Posted in: Article